Menurut Ketua Komisi A DPRD Medan Ilhamsyah, Badan KB dan PP Kota Medan belum mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat etnis Tionghoa. Akibatnya, etnis Tionghoa tidak pernah tersentuh program KB. "Sejauh ini, kita tidak pernah tahu berapa sebenarnya laju pertumbuhan atau tingkat kelahiran di keluarga etnis Tionghoa," tambahnya, hari ini.
Dikatakan, Badan KB dan PP Kota Medan gagal melaksanakan fungsinya untuk menekan pertumbuhan penduduk Kota Medan yang cenderung meningkat.
Dikatakan, dilihat dari laju pertambahan penduduk Kota Medan, mengindikasikan program KB di kota ini tidak jalan. "Sejauh ini saya melihat program KB hanya diprioritaskan untuk warga miskin. Padahal keluarga-keluarga kaya sudah ada kecenderungan untuk menambah jumlah anak," kata Ilhamsyah.
Ketua Komisi A DPRD Medan ini mengkritik Badan KB dan PP Kota Medan karena tidak menunjukkan kinerja yang berarti. Misalnya, jumlah penduduk berdasarkan data statistik dan data kependudukan tidak pernah dijabarkan oleh Badan KB dan PP Kota Medan. "Sejauh ini DPRD Medan khususnya Komisi A tidak pernah mengetahui program KB yang dijalankan Badan KB dan PP Kota Medan," jelas Ilhamsyah.
Ke depan, Komisi A DPRD Medan mengusulkan perlu adanya evaluasi lebih jauh terhadap kinerja Badan KB dan PP Kota Medan agar lebih dimaksimalkan. Harus ada pembenahan serius terhadap program KB di Kota Medan dan lembaga ini tidak hanya sebatas mengusung jargon-jargon program KB sebagai simbol untuk memenuhi organisasi kelembagaan saja. Karena itu, Wali Kota Medan harus mengangkat Kepala Badan KB dan PP Kota Medan yang mengerti tentang program KB. [Angelina, Medan, Tionghoanews]
