Hal tersebut diutarakan oleh Sosiolog UI, Thamrin Amal Tomagola, saat tampil sebagai pembicara dalam diskusi publik "Penyusunan pedoman pemberian penghargaan anugerah budaya bagi pemerintah daerah berbasis budaya dan menggali nilai-nilai budaya lokal masyarakat", yang diadakan di Balaikota Surakarta, Rabu (24/8/2011).
Thamrin memaparkan di Indonesia saat ini terdapat 10 suku yang mendominasi dari segi jumlah, sejarah kemapanan budaya, dan melahirkan tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang. Kesepuluh suku bangsa itu adalah Bugis, Bali, Madura, Jawa, Sunda, Minang, Melayu, Batak, Aceh, dan keturunan Tionghoa.
Namun dari jumlah populasi, etnis Tionghoa merupakan etnis terbanyak ketiga setelah suku Jawa dan suku Sunda. Jumlah populasi etnis Tionghoa telah menggeser suku Madura yang turun ke peringkat keempat.
Selain ada peningkatan signifikan dalam jumlah, etnis Tionghoa juga menguasai 80 persen perekonomian Indonesia. Kenyataan itu, lanjut Thamrin, harus dikelola secara serius untuk segera dicarikan solusi. Jika tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan serius di waktu mendatang.
"Bisa membahayakan kalau tidak segera dikelola. Mereka besar dalam jumlah jiwa, tetapi selalu diperlakukan sebagai minoritas jika dihadapkan dengan warga pribumi secara keseluruhan. Praktik diskriminasi terhadap mereka juga masih terjadi, meskipun semua aturan hukum yang menghalagi mereka telah dicabut," ujarnya.
Dia mencontohkan, di Universitas Indonesia masih diterapkan jumlah mahasiswa etnis Tionghoa tidak boleh lebih dari 3 persen. "Di UI misalnya, etnis Tionghoa hanya dapat kuota 3 persen, tidak boleh lebih dari itu," kata dia.
Kondisi ini menyebabkan banyak anak-anak pintar dari kalangan Tionghoa yang berasal dari keluarga berada memilih sekolah ke luar negeri. Kondisi ini justu merugikan Indonesia.
"Kondisi seperti ini tetap membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada yang dikalahkan seperti itu. Jika dibiarkan, mereka akan terus-menerus menjadi korban. Dalam kondisi tenang mereka dijadikan sapi perahan, dalam kondisi kacau mereka akan dijadikan sasaran amukan," lanjutnya.
Guru besar sosiologi tersebut memberikan salah satu alternatif solusi yaitu dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi etnis Tionghoa menjadi pejabat publik. Namun pihak Tionghoa juga harus mengurangi dominasi ekonominya dengan melakukan redistribusi kekuatan ekonomi yang dikuasainya. [Ng Ai Li, Solo, Tionghoanews]
